FLOWMEDIA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Aliansi Mahasiswa, dan Aliansi Cipayung di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan ini membahas karut-marut persoalan tenaga kerja, mulai dari pelanggaran hak asasi hingga tuntutan kenaikan upah.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal tuntutan massa aksi. Ia menyatakan bahwa seluruh aspirasi telah direkam secara resmi untuk ditindaklanjuti, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Jika memang tidak ada jalan keluar lain, kami siap mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Evi Yandri di hadapan peserta rapat.
Senada dengan itu, anggota DPRD Sumbar Sri Komala Dewi menyoroti dugaan pelanggaran HAM terhadap buruh dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP). Ia meminta pihak terkait segera memanggil perusahaan yang bermasalah.
“Segera panggil perusahaan terkait dan koordinasikan dengan pihak kepolisian. Kita prihatin karena masih banyak perusahaan yang mengabaikan UMP,” ujar Sri Komala.
Di sisi lain, Aliansi Cipayung menyampaikan tuntutan keras agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar mundur dari jabatannya. Mereka menilai dinas terkait lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hak-hak buruh.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Sumbar, Firdaus Firman, mengakui bahwa meskipun persentase pengangguran menurun, jumlah riil pengangguran di Sumbar masih tergolong tinggi. Ia juga memaparkan data memprihatinkan mengenai jaminan sosial tenaga kerja.
“Baru sekitar 25 persen buruh di Sumbar yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingatkan bahwa perusahaan yang tidak menyetorkan BPJS atau tidak membayar sesuai UMP dapat dijerat sanksi pidana,” jelas Firdaus.
Ia juga mengusulkan agar dana Pokir anggota DPRD dapat dialokasikan untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Perwakilan KSPSI Sumbar menekankan perlunya langkah politik yang nyata dari negara untuk melindungi buruh. Selain menuntut kenaikan upah, mereka mengeluhkan buruknya perlakuan perusahaan terkait jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
“Kami mendesak DPRD segera membentuk Pansus. Langkah politik harus diambil agar persoalan upah dan perlindungan BPJS ini tidak berlarut-larut,” ujar salah satu perwakilan massa.
Rapat yang berlangsung tertib dan damai tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa DPRD akan memanggil pihak perusahaan dalam pertemuan lanjutan guna mencari solusi sesuai mekanisme yang berlaku.
