FLOWMEDIA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 mengalami defisit sebesar Rp176,5 miliar. Kondisi ini memicu reaksi kritis dari seluruh fraksi di DPRD Sumbar dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Utama DPRD Sumbar, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, didampingi Iqra Chissa Putra dan Evi Yandri Rajo Budiman. Sidang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan Bank Nagari, perwakilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta insan pers.
Dalam pemaparannya, pimpinan rapat mengungkapkan bahwa rancangan perubahan anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat target pendapatan daerah naik sebesar Rp315,8 miliar atau 5,02 persen dibanding APBD murni. Namun, usulan alokasi belanja daerah melonjak jauh lebih tinggi, yakni mencapai Rp570 miliar atau meningkat 8,89 persen.
“Ketimpangan antara besarnya usulan kenaikan belanja dan target pendapatan membuat konstruksi anggaran dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 ini mengalami defisit sebesar Rp176.564.079.635,” ujar Nanda Satria saat membuka sidang.
Ia menegaskan, angka defisit tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan legislatif. Pembahasan lanjutan mendatang harus difokuskan untuk merumuskan solusi konkret guna menutup celah anggaran, baik melalui pengetatan belanja maupun optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Seluruh fraksi di DPRD Sumbar—yang terdiri atas Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PPP, serta Fraksi Gabungan PDI-P dan PKB—secara bergantian menyampaikan pandangan umum dan sorotan tajam. Fraksi-fraksi mendesak adanya transparansi dalam penataan belanja serta efisiensi anggaran untuk program-program yang dinilai kurang mendesak.
Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, pimpinan DPRD meminta Gubernur Sumatera Barat untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan resmi secara komprehensif. Agenda tersebut dijadwalkan akan dilangsungkan dalam Rapat Paripurna lanjutan pada Selasa (8/9/2026).
