FLOWMEDIA – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis usulan Pemerintah Kota (Pemko) Padang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Padang, Senin (21/9/2026).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua serta dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kota Padang, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang.
Ketiga Ranperda strategis yang diajukan meliputi Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Ranperda Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi serta Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM).
Fadly Amran menjelaskan, perubahan Perda tentang perangkat daerah sangat diperlukan untuk memperkuat penyelenggaraan ekonomi kreatif sejalan dengan arah Kota Padang menuju kota gastronomi. Salah satu substansi penting dalam perubahan ini adalah transformasi nomenklatur Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta penetapan kembali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam regulasi susunan perangkat daerah.
Penguatan regulasi ekonomi kreatif ini, lanjut Fadly, diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif guna mendukung pengembangan Padang sebagai kota gastronomi.
“Selain perubahan nomenklatur dinas, perlu kita pikirkan Perda Gastronomi Kota Padang, terutama bagaimana bersama-sama membahas wajah gastronomi Kota Padang agar memberikan manfaat lebih luas bagi kemajuan daerah dan masyarakat,” ujar Fadly Amran usai rapat.
Ia menambahkan, penetapan kembali BPBD dalam perda tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kelembagaan dalam urusan kebencanaan di Kota Padang.
Selain masalah kelembagaan, Pemko Padang juga mendorong Ranperda tentang Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi. Regulasi ini dinilai krusial guna meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, percepatan pelayanan, penyediaan infrastruktur, serta dukungan nonfinansial.
“Persaingan antarkota dan kabupaten begitu tampak. Kita perlu melihat praktik yang dilakukan daerah lain dalam memberikan kemudahan kepada investasi besar. Semoga dengan upaya ini dapat membuka lapangan pekerjaan, menciptakan sektor ekonomi baru, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya.
Sementara itu, terkait perubahan Perda tentang Perumda PSM, Wali Kota menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan jenis usaha dengan perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025.
Pemko Padang mendorong pengembangan usaha PSM ke sektor-sektor potensial seperti otomotif, perbengkelan, penyediaan bahan bakar, serta pengelolaan parkir digital di kawasan strategis, di antaranya kawasan Kota Tua, Pantai Padang, dan Pasar Raya.
Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyambut baik dan mengapresiasi langkah Pemko Padang. Ia menyatakan bahwa pihak legislatif siap segera menindaklanjuti usulan tersebut.
“Kita akan bahas tiga Ranperda ini secara internal maupun bersama OPD terkait. Semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal dan tahapan masa sidang yang telah ditetapkan,” tegas Muharlion.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen nota penjelasan Ranperda secara resmi dari Wali Kota Padang kepada pimpinan DPRD Kota Padang untuk kemudian dibahas lebih lanjut pada tingkat komisi dan panitia khusus.
