FLOWMEDIA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyoroti mandeknya proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Anggota KPU RI, Iffa Rosita, menduga ada tarik-menarik kepentingan politik di tingkat legislatif yang membuat pembahasan regulasi tersebut tak kunjung rampung.
Menurut Iffa, mandeknya revisi ini menjadi pertanyaan besar, apakah murni karena kelalaian dalam proses legislasi atau sengaja dihambat demi kalkulasi politik tertentu.
“Mandeknya revisi UU Pemilu mempertanyakan apakah ini kelalaian legislasi atau memang kalkulasi politik semata?” ujar Iffa dalam diskusi publik daring Webinar Series 4 The GRIT Institute by PNPS GMKI, dikutip dari akun resmi KPU, Jumat (12/6/2026).
Iffa menjelaskan bahwa KPU tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang (implementing agency), tetapi juga memiliki kapasitas sebagai pemberi masukan kebijakan (policy advisor) kepada pembentuk undang-undang berdasarkan data di lapangan.
KPU mengklaim telah mengantongi banyak masukan konkret untuk disisipkan dalam revisi UU Pemilu. Beberapa di antaranya meliputi penyelarasan waktu rekrutmen badan ad hoc penyelenggara pemilu secara serentak dan akomodasi dan tindak lanjut atas sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu.
Namun, Iffa menyayangkan masukan-masukan strategis tersebut hingga kini belum diakomodasi dan seolah mandek di meja legislasi DPR.
Lebih lanjut, KPU menyatakan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sistem pemilu yang adaptif dan berintegritas, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi pada pemilu serentak mendatang.
Kendati demikian, tanpa adanya payung hukum baru yang kuat melalui revisi UU Pemilu, langkah KPU untuk melakukan inovasi dan perbaikan sistem dinilai akan terhambat dan berjalan di tempat.
