FLOWMEDIA – Industri keuangan syariah Indonesia memasuki babak baru. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) resmi meluncurkan Fatwa No. 166 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah di Ballroom Pegadaian Tower, Jakarta, Jumat (13/2).
Langkah ini menjadi tonggak sejarah yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, sekaligus memperkuat literasi dan inklusi ekonomi syariah di tanah air.
Fatwa ini hadir sebagai respons atas UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) dan POJK Nomor 17 Tahun 2024 yang membuka ruang bagi operasional “Bank Emas” atau usaha bulion.
Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI, Cholil Nafis, menegaskan bahwa fatwa ini adalah “rel” bagi potensi emas Indonesia yang sangat besar. Merujuk data industri, cadangan emas yang dimiliki masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 1.800 ton.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya menumpuk emas, tapi menjadikannya investasi produktif yang membawa berkah bagi ekonomi nasional,” ujar Cholil.
Ia menambahkan, transformasi emas dari simpanan tradisional menjadi instrumen investasi strategis akan mendorong kedaulatan ekonomi umat dan menjaga ketahanan terhadap inflasi.
PT Pegadaian, sebagai lembaga keuangan pertama yang mengantongi izin usaha bulion dari OJK, menyambut positif regulasi ini. Pemimpin Wilayah Kanwil II Pekanbaru PT Pegadaian, Agus Riyadi, menyatakan bahwa fatwa ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah.
“Fatwa ini menjadi landasan yang jelas bagi masyarakat agar semakin yakin akan keamanan dan kesesuaian prinsip syariah pada layanan kami,” kata Agus.
Ia menjamin bahwa praktik bisnis emas di Pegadaian, seperti Tabungan Emas dan Cicil Emas, selalu didukung oleh fisik barang dengan rasio satu banding satu. Artinya, setiap saldo digital nasabah memiliki underlying asset emas fisik yang tersimpan di fasilitas berstandar internasional.
Dalam fatwa terbaru ini, DSN-MUI merinci empat pilar utama kegiatan usaha bulion beserta akad yang diperbolehkan:
1. Simpanan Emas
Menggunakan akad Qardh, Mudharabah, atau akad lain yang sesuai
2. Pembiayaan Emas
Menggunakan akad Musyarakah, Mudharabah, atau Wakalah bi al-Istitsmar
3. Perdagangan Emas
Menggunakan akad Bai’ Al Murabahah (jual beli margin) atau Bai’ Al Musya’(kepemilikan bersama)
4. Penitipan Emas
Menggunakan akad Ijarah (sewa jasa) atau Wadi’ah.
Salah satu poin krusial adalah pengaturan Emas Musya’ (kepemilikan kolektif). Konsep ini memastikan investasi emas digital tetap transparan dan terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian).
Nasabah tetap memiliki hak sah atas emas fisik yang dapat dicetak atau diambil melalui ATM Emas maupun outlet Pegadaian.
Hadirnya Fatwa No. 166 ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Pegadaian, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih akuntabel dan kompetitif di kancah global.
