FLOWMEDIA – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih agresif dalam menggaet Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Langkah proaktif ini dinilai sebagai solusi mutlak untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026), Vasko menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lagi bersikap pasif atau sekadar menunggu kucuran program dari pusat.
Vasko menekankan adanya perubahan paradigma dalam skema pembangunan nasional. Menurutnya, Pemerintah Pusat kini cenderung memprioritaskan daerah yang menunjukkan kesiapan matang dibandingkan daerah yang hanya mengajukan kebutuhan tanpa konsep yang jelas.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal. Mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga proposal yang terukur,” ujar Vasko.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat adalah kunci agar Sumbar mendapat rapor hijau di mata Pemerintah Pusat.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama karena kondisi APBD saat ini relatif terbatas, sementara ekspektasi pembangunan masyarakat sangat tinggi,” tegasnya.
Merespons arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar bergerak cepat dengan menyiapkan langkah teknis. Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, menyatakan pihaknya akan segera membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus untuk mengakselerasi suksesi program strategis tersebut.
Nantinya, setiap program nasional akan dikawal oleh OPD pengampu utama yang didukung oleh OPD lintas sektor, termasuk koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, melainkan kolektif. Target kami jelas, seluruh rancangan skema kerja dan proposal usulan harus rampung pada akhir Mei 2026,” jelas Zefnihan.
Proposal-proposal yang telah dimatangkan tersebut akan segera diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Bappenas. Fokus pengajuan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup program non-fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Targetnya, pada tahun 2027 nanti, semakin banyak program nasional yang mendarat di Sumatera Barat. Seluruh OPD saat ini sedang melakukan pemetaan kebutuhan untuk diintegrasikan dalam satu dokumen usulan yang solid,” pungkas Zefnihan.
